Pesimis Serapan Anggaran Pemprov  Capai Target, Karena Masih Dibawah 50 Persen, Dewan: Iyo Susah

JAMBERITA.COM - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Chumaidi Zaidi pesimis serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) mencapai target.

"Kalau kito tengok yang sekarang ini yo susah, tapi tengoklah kagek (kedepan-Red) ya," katanya saat dikonfirmasi awak media kemarin di Gedung DPRD, Kamis (27/9/2018).

Dimana sebelumnya, pandangan Umum Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA 2018, menyatakan visi Jambi Tuntas 2021 terancam gagal.

"Poin pertama fraksi bintang keadilan menyoroti terkait masih rendahnya serapan anggaran yang sampai pada hari ini masih dibawah 50 persen atau lebih tepatnya baru 36,77 persen yang sekaligus sangat jauh di bawah persentase nasional," paparnya dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/9/2018).

Padahal seharusnya pada triwulan ketiga penyerapan APBD 2018 harus sudah diatas 70 persen. Namun faktanya hingga saat ini penyerapan dana APBD masih dibawah 50 persen. Ini diperparah lagi dengan serapan anggaran pada belanja modal baru 21,17 persen sehingga tidak dapat dipungkiri.

"Hal demikian menyebabkan perputaran ekonomi di provinsi Jambi tidak berjalan dengan baik," terangnya.

Menurut fraksi bintang keadilan, sekarang ini banyak usaha di provinsi Jambi macet, karena daya beli masyarakat rendah dan ini terjadi karena proyek pemerintah tidak jalan, dan dana APBD mengendap di kas daerah.

Fraksi ini berpendapat, jika kinerja Pemprov Jambi seperti ini terus, maka Jambi akan sulit untuk bisa maju dan target untuk bisa mengurangi angka kemiskinan di daerah juga akan sulit terwujud. "Dengan demikian Visi Jambi tuntas 2021 akan gagal," terangnya.

Untuk itu fraksi bintang keadilan berharap dalam 3 bulan kedepan realisasi penyerapan dana APBD meningkat tajam dari sekarang Sehingga Silva tidak lebih besar dari tahun lalu. Pesan cinta ini disampaikan sebagai wujud kepedulian agar Jambi lebih baik serta Pemprov Jambi tidak mendapat sanksi dari pemerintah pusat karena serapan APBD nya rendah.

"Kasihan rakyat tidak bisa menikmati APBD yang cukup besar ini," pungkasnya.(afm).

Artikel Rekomendasi